DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk jenjang SD dan SMP tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, mulai 23 hingga 26 September 2025, dengan melibatkan 188 peserta yang terdiri atas kepala sekolah dan bendahara BOSP se-Bolsel.
Kepala Disdikbud Bolsel, Rante Hattani, S.Pd., M.Si., dalam laporannya menekankan pentingnya memahami aturan baru sesuai Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.
Regulasi tersebut mengatur beberapa hal pokok, antara lain kewajiban belanja buku minimal 10 persen dari total anggaran, pembatasan belanja pemeliharaan sarana maksimal 20 persen, serta penyesuaian belanja honorarium guru dan tenaga kependidikan—20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta. Selain itu, BOS Kinerja kini diarahkan mendukung pelatihan koding, kecerdasan buatan, hingga pembelajaran berbasis teknologi.
Bolsel sendiri tercatat sebagai salah satu daerah penerima Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alokasi dana Rp3,79 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan ruang administrasi, UKS, jamban sekolah, serta fasilitas praktik otomotif dan tata boga di satuan pendidikan SD, SMP, dan SPNF SKB.
Di sisi lain, Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahap pertama tahun 2025 mengalokasikan 3.376 kuota untuk siswa di Bolsel. Rinciannya, 2.286 kuota untuk SD, 817 kuota untuk SMP, serta 33 kuota untuk peserta Paket A, B, dan C.
Apresiasi datang dari Kepala BPMP Sulut, Ebry H. J. Dien, S.T., M.Inf.Tech (Man), yang menyatakan siap mengundang guru-guru Bolsel dalam pelatihan digitalisasi pembelajaran agar lebih adaptif dengan era teknologi pendidikan.
Bupati Bolsel, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Tahun ini, Bolsel menerima DAK Non Fisik BOSP Reguler sebesar Rp12,02 miliar dan BOS Kinerja Rp410 juta.
“Dana ini bukan jumlah kecil. Kepala sekolah dan bendahara wajib memahami regulasi terbaru agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman tahun lalu harus dijadikan evaluasi agar tata kelola lebih baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan sekolah untuk menindaklanjuti setiap temuan Inspektorat maupun BPK demi menjaga integritas dan mutu pendidikan di daerah.
Acara pembukaan Bimtek turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel, M. Arvan Ohy, S.STP., MAP., jajaran asisten daerah, serta pimpinan OPD terkait. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tercipta penguatan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bolsel. ***
