DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang kerap dikeluhkan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) Gedung DPRD Bolsel, Rabu (4/2/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, bersama Anggota DPRD Ruslan Paputungan dan Sekretaris Dewan Suprin Mohulaingo. Forum ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan instansi teknis dan pihak penyalur LPG.
Agenda utama RDP difokuskan pada penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi atas terbatasnya ketersediaan LPG subsidi di daerah tersebut. DPRD menilai, persoalan ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG 3 kilogram.
Dalam pembahasan, terungkap bahwa aspek legalitas pangkalan LPG menjadi salah satu persoalan krusial. Dari sekitar 90 pangkalan yang beroperasi di Bolsel, hanya sebagian kecil yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengawasan dan mengganggu kelancaran distribusi.
Anggota DPRD Ruslan Paputungan menegaskan pentingnya penertiban administrasi bagi seluruh pangkalan. Ia mendorong instansi terkait segera mengambil langkah tegas dengan meminta pangkalan yang belum terdaftar untuk segera mengurus perizinan.
Selain legalitas, pengawasan distribusi LPG subsidi juga menjadi perhatian utama. Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii menekankan bahwa LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
Ia menyarankan peningkatan pengawasan, termasuk kemungkinan dilakukan inspeksi langsung di lapangan untuk mencegah penyimpangan seperti penimbunan atau distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
Tak hanya itu, DPRD turut menyoroti aspek keselamatan penggunaan LPG. Dalam rapat tersebut, ditemukan adanya tabung yang tidak layak pakai, termasuk yang mengalami kebocoran. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi dan dapat membahayakan masyarakat.
Karena itu, DPRD meminta agar pengawasan kualitas tabung diperketat, mulai dari tahap distribusi hingga penggunaan di tingkat konsumen. Aspek keamanan, menurut DPRD, harus menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Sebagai lembaga representatif, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak penyalur dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola distribusi LPG di Bolsel.
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Ekonomi, serta pihak penyalur LPG, PT Emviro Indogas. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat lahirnya langkah konkret guna menjamin ketersediaan dan keamanan LPG bagi masyarakat. ***
