DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Tahap II Tahun Sidang ke-2 2025–2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Bolsel, kawasan perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu 29 April 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel, Ariffin Olii, didampingi unsur pimpinan dan anggota dewan. Hadir pula Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, serta jajaran pejabat daerah dan aparatur sipil negara.
Agenda utama paripurna mencakup penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, Ariffin Olii menjelaskan bahwa proses pembahasan LKPJ telah melalui tahapan menyeluruh oleh Panitia Khusus (Pansus), dengan menitikberatkan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.
Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program dapat tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus, atas kontribusi pemikiran yang dinilai konstruktif selama pembahasan LKPJ. Ia menilai kerja sama antara kedua lembaga tersebut berperan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung sejumlah program prioritas pemerintah daerah. Salah satunya adalah percepatan relokasi warga di wilayah Pintadia yang saat ini tengah dipersiapkan, baik dari sisi lahan maupun bangunan, guna menghindari potensi persoalan di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah daerah fokus pada peningkatan layanan dasar, terutama penyediaan air bersih. Dinas terkait telah diminta untuk segera meningkatkan kapasitas jaringan distribusi air di sejumlah wilayah, termasuk Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian. Pemerintah juga tengah merancang regulasi terkait retribusi air bersih sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan.
Dalam forum yang sama, Bupati turut memaparkan rencana kerja sama internasional melalui program Sister City antara Bolsel dan salah satu kota di Jepang. Komunikasi awal telah dijalin dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado, dan kunjungan pejabat dari Jepang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2026.
Kerja sama tersebut direncanakan mencakup berbagai sektor strategis, seperti pengembangan perikanan berbasis investasi, hibah lahan seluas lima hektare di Desa Dudepo, bantuan sarana pemadam kebakaran dan ambulans, serta peluang penempatan tenaga kerja lulusan SMK asal Bolsel ke Jepang setiap tahun.
Untuk menunjang program tersebut, pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan peningkatan keterampilan bagi calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengesahan tujuh Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Infotorial/Ramd)
