AKTIVITAS Pertambangan Batu Hitam di kawasan wilayah hutan Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mendapat sorotan warga setelah muncul persoalan yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal.
Sejumlah warga Desa Tolutu meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi tetap aman. Mereka juga meminta aktivitas pertambangan dihentikan sementara hingga persoalan yang berkembang dapat diselesaikan.
Permintaan itu muncul di tengah adanya perbedaan kepentingan terkait pengelolaan aktivitas pertambangan di kawasan Batu Hitam. Warga menilai komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat lokal perlu dilakukan agar kegiatan di lokasi tidak menimbulkan persoalan baru.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, masyarakat setempat menginginkan pengelolaan maupun pengamanan di kawasan tersebut melibatkan warga lokal dan dilakukan secara terbuka.
“Yang kami inginkan adalah koordinasi yang merata dan melibatkan masyarakat lokal. Untuk sementara, aktivitas dihentikan sampai persoalan yang ada bisa diselesaikan,” ujarnya.
Warga Persoalkan Dugaan Keterlibatan Pihak Luar
Persoalan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah orang dari luar daerah dalam pengamanan aktivitas pertambangan.
Warga menduga salah satu investor membawa pihak dari luar untuk melakukan pengawalan di kawasan pertambangan. Keberadaan pihak luar itu disebut menimbulkan keberatan dari sebagian masyarakat lokal. Warga juga mengaku adanya dugaan ancaman terhadap pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atau meminta agar persoalan pengelolaan kawasan dibicarakan bersama.
Masyarakat Lokal Berkumpul
Sejumlah warga lokal kemudian disebut berkumpul untuk menyampaikan sikap mereka terkait keberadaan pihak luar di kawasan Batu Hitam.
Mereka meminta pengamanan kegiatan di lokasi mengutamakan masyarakat setempat. Warga juga berharap investor membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki garapan atau lubang tambang di kawasan tersebut.
Menurut warga, komunikasi terbuka diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan sosial di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Persoalan aktivitas pertambangan tersebut juga disebut mulai memengaruhi hubungan antarwarga. Salah satu bentuknya terlihat dari adanya saling sindir melalui media sosial yang diduga berkaitan dengan polemik aktivitas di Batu Hitam.
Warga Minta Tarif Angkutan Material Disesuaikan
Selain persoalan pengelolaan dan pengamanan, masyarakat turut menyampaikan aspirasi mengenai tarif jasa ojek atau angkutan material batu dari kawasan pertambangan.
Penyesuaian tarif dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan antara pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.
Warga juga meminta agar peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas pertambangan dapat memberikan ruang bagi masyarakat lokal.
Mereka berharap investor tidak menggunakan pihak luar dalam menangani persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat setempat, melainkan mengedepankan komunikasi dengan warga dan pemerintah desa.
Minta Pemerintah Turun Tangan
Warga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah untuk mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Salah satu permintaan yang disampaikan adalah penghentian sementara aktivitas PETI di kawasan Batu Hitam sampai persoalan antarpihak dapat dibicarakan dan diselesaikan.
Warga juga mendorong pemerintah memfasilitasi pertemuan yang melibatkan masyarakat lokal, pemilik garapan atau lubang tambang, investor, pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Selain penyelesaian persoalan sosial, warga meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap status dan legalitas aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, aparat keamanan, maupun investor yang disebut dalam pernyataan warga terkait dugaan keterlibatan pihak luar dan dugaan ancaman.
Rmd
